METRO – Integritas sebuah institusi pendidikan kedokteran tidak hanya diuji dari kemahiran klinis para lulusannya, tetapi juga dari bagaimana ilmu pengetahuan diproduksi melalui riset yang bertanggung jawab. Menyadari peran krusial tersebut, Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Muhammadiyah Metro mengambil langkah progresif dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi perdana Tim Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Dekanat Kampus III Universitas Muhammadiyah Metro, Rabu (28/01/2026).
Pertemuan strategis ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan sebuah tonggak sejarah bagi FK UM Metro dalam membangun fondasi moral dan legalitas riset. Fokus utamanya jelas: menjamin standar keselamatan tertinggi serta penghormatan penuh terhadap hak-hak subjek penelitian, baik manusia maupun hewan coba.
Acara yang berlangsung khidmat ini diinisiasi langsung oleh Dekan Fakultas Kedokteran, dr. Windi Pertiwi, S.Ked., M.M.R. Kehadiran tokoh-tokoh kunci universitas, seperti Wakil Rektor I Bidang Akademik, Dr. Rahmad Bustanul Anwar, M.Pd., dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UM Metro, Dr. Satrio Budi Wibowo, M.A., menegaskan bahwa pengembangan KEPK merupakan prioritas universitas.
Dalam sambutannya yang menggugah, dr. Windi menekankan bahwa KEPK adalah instrumen vital untuk menjaga marwah akademik. Beliau mengingatkan bahwa di dunia medis, inovasi yang brilian tetap harus tunduk pada koridor etika.
"Setiap inovasi penelitian harus berpijak pada prinsip etis yang ketat. KEPK akan menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa metodologi penelitian kita memenuhi kaidah beneficence (memberikan manfaat), non-maleficence (tidak merugikan), serta menjunjung tinggi keadilan bagi setiap subjek riset," tegas dr. Windi.
Wakil Rektor I, Dr. Rahmad Bustanul Anwar, memberikan apresiasi tinggi atas gerak cepat FK UM Metro. Beliau melihat pembentukan komite ini sebagai "mesin penggerak" bagi daya saing universitas di kancah global. Di era saat ini, kepemilikan Ethical Approval bukan lagi pilihan, melainkan syarat mutlak agar karya ilmiah dosen dan mahasiswa dapat menembus jurnal internasional bereputasi.
Senada dengan hal tersebut, Ketua LPPM Dr. Satrio Budi Wibowo, M.A., menyoroti sisi teknis dan penguatan institusi. Ia berharap KEPK FK UM Metro tidak berhenti pada pembentukan tim saja, tetapi segera bertransformasi menjadi lembaga yang terakreditasi secara nasional oleh Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional (KEPPKN).
Rapat koordinasi ini menghasilkan beberapa poin strategis yang akan mengubah wajah riset di FK UM Metro, di antaranya:
Finalisasi Struktur Organisasi : Mempertegas peran dan fungsi setiap anggota agar proses penelaahan protokol riset berjalan profesional dan independen.
Modernisasi Layanan : Merancang sistem pengajuan etik berbasis daring (online) untuk memangkas birokrasi, sehingga peneliti mendapatkan kepastian tanpa kehilangan ketelitian evaluasi.
Investasi SDM : Merencanakan rangkaian pelatihan bersertifikat bagi tim etik demi menyamakan standar persepsi dalam mengevaluasi kerangka riset yang semakin kompleks.
Melalui penguatan KEPK ini, UM Metro mengirimkan pesan kuat kepada publik bahwa mereka berkomitmen mencetak peneliti yang tidak hanya tajam secara intelektual, tetapi juga memiliki empati dan integritas moral yang tinggi. Dengan langkah ini, FK UM Metro semakin memantapkan posisinya sebagai pusat pendidikan kedokteran yang berintegritas, yang menempatkan nilai-nilai kemanusiaan di atas segalanya.